Supremasi Hukum Indonesia

Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh dibeda-bedakan . Apakah ia seorang warga negara biasa, aparat penegak hukum, pimpinan lembaga negara, anggota DPR atau pejabat negara. Jika dianya bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal sebagaimana diatur norma-norma hukum yang berlaku. Hukum harus tegas. Tidak pandang bulu.

Penegakan supremasi hukum, menjadi amat penting. Penting dalam menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Norma hukum dibuat dan diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Tidak lebih dari itu. Kepentingan bersama yang dimaksud adalah kepentingan untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini yaitu menjadi bangsa yang adil, sejahtera dan makmur.

Salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan mengimplementasikan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean gaverment). Hal ini beriringan dengan tuntutan masyarakat yang sangat besar agar kesehjahteraan hidupnya bisa terangkat yang salah satunya itu bisa diwujudkan apabila ada rezim pemerintah yang bersih , jujur dan berwibawa. Berangkat dari kenyataan selama ini, bahwa rakyat berada dalam kondisi keterpurukan dan himpitan hidup.

Namun, di tengah-tengah kesulitan tersebut, acap kali ada tontonan yang kurang memuaskan. Misalnya aparat pemerintah yang masih doyan korupsi. Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kesehjahteraan rakyat kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi tumbuh dimana-mana. Nepotisme merasuki pemerintahan. Kolusi menggejala dalam pengambilan keputusan. Dan mereka luput dari jeratan hukum.

Untuk itu perlu adanya sanksi yang tegas dan pelaksanaan sanksi tesebut dijalankan dengan baik sehingga memberikan efek jera dan takut buat seseorang untuk melakukan pelanggaran dan penyelewengan hukum. Kontrol yang jeli dari pemerintah negara terhadap para aparat hukumnya untuk tidak segan melakukan restrukturisasi kepada para aparat hukum yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan bahkan pengkhianatan terhadap hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka.

Dengan menempatkan orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab akan menciptakan lingkungan hukum yang dijalankan sebagaimana mestinya yang akan menghadirkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia.

Serta harus dibina moral masyarakat untuk bisa taat hukum. Karena seringkali kita menemui banyak sekali peraturan-peraturan yang dilanggar masyarakat kita dalam keseharian. Contoh kecil saja yang sering terjadi adalah masih banyak masyarakat yang belum menaati peraturan dalam berlalu lintas.

Perlu adanya komunikasi para aparatur hukum dan masyarakat tentang sejumlah permasalahan pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk dapat menemukan sebuah solusi dan jawaban mengapa pelanggaran itu terjadi. Tentunya perlu didengarkan keluhan masyarakat, sehingga peraturan yang dibuat berkesan merupakan keputusan yang disepakati bersama.