Sistem Etika Pancasila dalam PEMILU

Pada dasarnya Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora). Sebagai cabang falsafah ia membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Sebagai cabang ilmu ia membahas bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika sebagai ilmu dibagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dalam falsafah Barat dan Timur, seperti di Cina dan , seperti dalam Hindu, aliran-aliran pemikiran etika beranekaragam. Tetapi pada prinsipnya membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia, serta system nilai apa yang terkandung di dalamnya.

Etika khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual dan etika sosial. Etika indvidual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajibannya dan tanggungjawabnya terhadap Tuhannya. Etika sosial di lain hal membahas kewajiban serta norma-norma social yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara.

Sistem Etika sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu di Indonesia. Karena penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu haruslah di lakukan dengan aman, tertib, adil dan bersih. Ini juga karena Etika adalah cermin dari suatu tindakan, baik itu tindakan yang baik maupun atau yang buruk.

Pada dewasa ini, posisi kekuasaan sangatlah mudah untuk didapatkan. Tinggal tergantung dengan cara pencapainnya, entah itu menggunakan sistem etika yang benar atau salah. Namun kebanyakan para calon dalam suatu pemilu atau pilkada menggunakan cara pendekatan yang salah atau bahkan berlebihan. Seharusnya hal ini dapat dihindari, dengan melakukan pendekatan sesuai dengan sistem etika yang telah ada/ditetapkan. Sehingga, tidak ada korban dalam pelaksanaan pemilihan tersebut.

Etika politik adalah perkembangan filsafat di zaman pasca tradisional. Dalam tulisan para filosof politik klasik: Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Marsilius dari Padua, Ibnu Khaldun, kita menemukan berbagai unsur etika politik, tetapi tidak secara sistematik.
Lima prinsip dasar etika politik ,yaitu :

1. Pluralisme
2. HAM
3. Solidaritas Bangsa
4. Demokrasi
5. Keadilan sosial

Kelima prinsip itu sangatlah diperlukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan di Indonesia. Terutama juga dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Dalam PEMILU , etika politik belum semuanya di jalankan. Masih banyak yang bertindak semaunya sendiri. Hal ini diperlihatkan dengan banyaknya tingkat yang masih melanggar dari tata tertib yang di tetapkan oleh KPU. Seperti contohnya dalam PEMILU tahun 2009 banyak partai-partai yang belum memakai etika politik. Bukan hanya para partai saja, melainkan masyarakat yang memilih pun terkadang tidak memilih untuk memikirkan bangsanya melainkan hanya berfikir untuk kepentingan sendiri (independent). Mereka melakukan berbagai cara untuk meraih simpati masyarakat tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku didalamnya untuk satu tujuan yaitu perebutan kekuasaan di lembaga pemerintahan. Misalnya saja yang tidak asing lagi adalah Politik uang dan dengan janji-janji palsu yang akan dilaksanakan pada saat posisi kekuasaan sudah berada di tangan sang calon Pilkada ataupun Pemilu.

Semua tindakan-tindakan negatife tersebut masih dapat dihindari bila saja para calon lebih meningkatkan rasa Etika mereka. Tidak hanya memikirkan materi apa saja yang akan mereka peroleh jika terpilih, melainkan juga harus memikirkan tanggung jawab apa yang akan mereka peroleh dari proses pemilihan itu. Dengan berpedoman pada sistem etika mereka , yaitu visi dan misi masing-masing, mereka akan mampu menjadi pemimpin yang bersih dan sesuai dengan harapan bangsa yang telah memilih.